OVER POPULATION




I.                   Pengertian Dasar Tentang Kependudukan
            Para ahli membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies). Demografi berasal dari bahasa Yunani demos: penduduk dan Grafien: tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ilmu demografi juga ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Demografi yang bersifat kuantitatif (kadang-kadang disebut Formal Demography – Demography Formal) lebih banyak menggunakan hitungan-hitungan statistik dan matematik. Tetapi Demografi yang bersifat kualitatif lebih banyak menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskriptif analitik. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitanny adengan situasi sosial di sekitarnya.

2.2       Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population)
Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah.
            Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalah lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.
            Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.
            Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.



2.3       Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk
      Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat.
Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN.
Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

2.4       Persebaran Penduduk Tidak Merata
      Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata.
Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.
Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk:
a.       Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
b.      Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal
c.       Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar
d.      Sumber air
e.       Perhubangan atau transportasi
f.       Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

2.5.      Masalah Yang Bersifat Kualitatif
2.5.1    Tingkat Kesehatan Penduduk Yang Rendah
      Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan. Dalam hal kesehatan yang akan mejadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yeng terjadi menujukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat.
Pada tahun 2012, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun sedangkan tahun 2011 rata-rata usia harapan hidupnya 71. Hal ini menujukkan usaha peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

2.5.2    Pendidikan Yang Rendah
      Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia.
Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.
Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi penggangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang telihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang di maksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menujukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menujukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA.

2.5.3    Bnyaknya Jumlah Penduduk Miskin
      Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupkan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika meihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini.
Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan di capai tahun 2015.
Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat menjadi penguasa namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak.
Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi sperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan kebenaran UUD pasal 33. Dalam hal ini tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus di perhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya.

2.6.      Pembangunan Mempengaruhi Kebudayaan
2.6.1    Jarak Komunikasi Antara Kelompok Etnis
            Masih terdapat jarak komunikasi antara kelompok etnis, hal yang sering menimbulkan konflik budaya seseorang yang bergerak dari satu kelompiok etnis ke kelompok etnis yang lain. Contoh migdrasi ke kelompok etnis yang berbeda mungkin menimbulkan pergeseran sistem nilai budaya yang sudah ada di daerah kelompok etnis penduduk asli, misalnya menganggap rendah status etnis pendatang (negatif), tetapi mungkin juga etnis pendatang menjadi penggerak pembangunan di daerah kelompok etnis penduduk asli (positif).

2.6.2    Pelaksanaan Pembangunan
      Pelaksanaan pembangunan yang terus menerus akan dapat merubah sistem nilai ke arah yang positif dan negatif.
Pergeseran sistem nilai yang mengarah ke perbaikan antara lain :
a.       Pola hidup tradisional, dan bertaraf lokal yang berbau mistis, berubah menjadi pola hidup modern bertaraf nasional-internasional yang berbasis ilmu pengetahuan dan teklnologi.
b.      Pola hidup sederhana yang hanya bergantung pada alam lingkungan, meningkat menjadi pola hidup modern yang mampu menguasai alam lingkungan dengan dukungan prasarana dan sarana serta teknologi.
c.       Pola hidup makmur yang hanya kecukupan sandang, pangan, dan perumahan meningkat menjadi pola hidup makmur dan juga sehat, teratur, bersih dan senang serta aman sesuai dengan standar menurut ilmu pengetahuan dan teknologi.
d.      Kemampuan kerja yang hanya berbasis kekuatan fisik dan pengalaman, meningkat menjadi kemampuan kerja berbasis keahlian, dan ketrampilan yang didukung teknologi.
Pergeseran sitem nilai yang mengarah negatif antara lain :
a.       Penggusuran hak milik seseorang untuk kepentingan pembangunan tanpa prosedur hukum yang pasti dan tanpa ganti kerugian yang layak, bahkan tanpa ganti kerugian sama sekali.
b.      Mengurangi atau meniadakan arti kemanusiaan seseorang memandang manusia sebagai obyek sasaran yang selalu dikenai penertiban, serta hak asasinya tidak dihargai.
c.       Tindakan sewenang-wenang dan tidak ada kepastian hukum dalam hubungan antara penguasa / pejabat / majikan dengan rakyat bawahan /buruh.

2.6.3    Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
      Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan konflik dengan tata nilai budaya yang sudah ada, perubahan kondisi kehidupan manusia, sehingga manusia bingung sendiri terhadap kemajuan yang telah diciptakan. Hal ini merupakan akibat sifat ambivalen teknologi yang selain memiliki segi positif, juga memiliki segi negatif. Sebagai dampak negatif teknologi, manusia menjadi resah. Keresahan manusia muncul akibat adanya benturan nilai teknologi modern dengan nilai-nilai tradisional (konvensional). Ilmu pengetahuan dan teklnologi berpihjak pada suatu kerangka budaya.

2.7       Solusi
Untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam penyebaran penduduk maka salah satu jalan dalam mengatasi masalah kependudukan ialah dengan mengadakan transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia umumnya orang-orang yang mengikuti program transmigrasi berasal dari Jawa, Madura, dan Bali, mereka biasanya ditempatkan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan di bagian Nusantara yang masih jarang penduduk.
Pemerataan penduduk melalui transmigrasi dianggap penting mengingat kekayaan alam yang merupakan modal pokok dalam pembangunan nasional, yang masih terpendam dalam bumi Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan di bidang transmigrasi sangat erat hubungannya dengan pembangunan daerah, baik di daerah asal maupun daerah penerima. Dari berbagai studi telah didapatkan keterangan tentang keadaan para transmigran umum ketika di daerah asal.
      Setiap Negara wajib menganut Kebijakan Anti Natalis artinya pemerintah berusaha untuk menekan tingkat kelahiran secara ketat, agar jumlah penduduk setiap Negara konstan bahkan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pemberdayaan seluruh kalangan masyarakat dan mempermudah penduduk untuk mengakses alat kontrasepsi menjadi langkah awal.
Meningkatkan partisipasi pendidikan dan angkatan kerja bagi wanita. Jika hal ini terus ditingkatkan akan membangun kesadaran keluarga kecil yang berkualitas, wanita akan mempertimbangkan untuk mengasuh anak, dan penundaan perkawinan. Membentuk pola makanan yang sehat dan teratur adalah langkah awal untuk membantu permasalahan pangan di dunia.
      Meningkatkan produktivitas pertanian, menumbuhkan industrialisasi, dan membangun fasilitas serta infrastruktur di pedesaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi urbanisasi yang menyebabkan produktivitas pertanian di pedesaan menurun. Menciptakan sumber daya alternatif dan teknik canggih dalam mengelola pangan. Menciptakan koloni manusia di permukaan dan di dalam laut. Solusi ini masuk akan karena kita tahu persentase lautan dan daratan adalah 71% : 29%. Jika koloni ini bisa tercipta, bukan tidak mungkin permasalahan overpopulasi bisa diatasi.
Membuat koloni manusia di luar angkasa. Contoh seperti di film Elysium (2013). Meski masih dalam angan manusia. Solusi ini masih masuk akal. Solusi terakhir, memusnahkan sebagian besar populasi manusia. Meski terdengar kejam, solusi ini menjadi alternatif terakhir agar populasi manusia tidak punah.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Indonesia :
  • Mencanangkan program KB (Keluarga Berencana)
  • UU perkawinan
  • Pembatasan pemberian tunjangan hanya sampai anak kedua
  • Program transmigrasi
  • Pembangunan fokus wilayah timur
  • Pembangunan fasilitas kesehatan dan rumah sakit umum, pelayanan kesehatan gratis dengan jamkesmas ataupun jamkesda
  • Swasembada pangan
  • Penyediaan fasilitas pendidikan
  • Peningkatan kualitas tenaga pengajar
  • Mempelopori riset dan penemuan baru pada bidang IPTEK
  • Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian
  • Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha


DAFTAR PUSTAKA

Comments

Popular posts from this blog

ANALISIS RANTAI PASOK ( SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) beserta Contoh soal dan jawaban UAS UTS

KEWIRAUSAHAAN PART 7

KEWIRAUSAHAAN PART 6