Kondisi Politik Masa Kini

HOLLA , reading-ers :D

Berikut saya akan tuliskan tugas ke 4 mata pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1    Bagaimana-kah kondisi politik di Indonesia saat ini ?

2    Bagaimana-kah kondisi politik ideal di Indonesia [opini pribadi]?

Sebelum kita menjawab salah satu dari pertanyaan di atas kita akan mengenal arti dari kata POLITIK itu sendiri.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
[Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Politik].

Setelah kita mengenal Politik , maka kita sekarang mengenal Indonesia.

Indonesia adalah negara yang sangat besar. Mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Dilihat dari Jumlah penduduknya, penduduk Indonesia merupakan yang keempat terbesar didunia, setelah Cina, India, dan Amerika.         
[Sumber : www.mpr.go.id/posts/indonesia-adalah-negara-yang-sangat-kaya].

Karena Indonesia adalah Negara besar , banyaknya keanekaragaman suku dan tradisi di Indonesia , menimbulkan banyaknya permasalahan di Negeri tercinta ini. Bukan hanya masalah politik , masalah kesenjangan sosial , HAM, kemakmuran, dan masih banyak lainnya.

Namun  kali ini kita akan membahas masalah politik di Indonesia.

Saat ini sedang hangat dengan pemilihan umum pemimpin wilayah di Indonesia. Banyak berbagai insiden politik yang buming berkaitan dengan pemimpin daerah dan hukum salah satunya adalah tentang aksi demo 4 November tentang Penistaan agama Basuki T. Purnama (Ahok) yang menjadi tersangka , sehingga memicu kemarahan Ketua Umum Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono) karena di tuduh menjadi penyandang dana aksi demo 4 November  tersebut.

Selain itu adapun kasus “Bongkar pasang kabinet jilid II dan III”

Perombakan kabinet Jokowi-JK menjadi salah satu berita paling 'booming' sepanjang tahun 2016. Tidak tanggung-tanggung, ada 13 jabatan dengan nama baru di kursi menteri dan ketua lembaga.
Isu reshuffle kabinet jilid II ini memang telah kencang berhembus sejak awal tahun. Namun Jokowi tak bergeming, hingga akhirnya benar-benar terjadi pada 27 Juli 2016.

Masalah selanjutnya adalah : “Menteri berpaspor Amerika”      
Merdeka.com - Bisa dibilang, kasus menunjukan Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM menjadi kesalahan fatal pemerintahan Jokowi-JK. Betapa tidak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik orang yang punya paspor Amerika jadi menteri, pejabat negara. Hal ini membuat opini baru dari publik, dimana seharusnya sudah dilakukan background check oleh Badan Intelejen Nasional (BIN), kepada setiap calon menteri yang akan dilantik. Adapun untuk Arcandra sendiri sudah berstatus state-less atau tanpa kewarganegaraan, dikarenakan beliau sudah menarik status WN Amerika Serikat yang dipunyainya. Penolakan untuk pengangkatan Arcandra untuk menjadi menteri berlandaskan pada UU No 12/2008 tentang kewarganegaraan Pasal 23 yang menjelaskan bahwa Arcanda kehilangan status WNI nya karena memiliki paspor US, dan UU no 39/2008 tentang Kementerian Negara Bab V Pasal 22 huruf A  secara tegas menyebutkan untuk dapat diangkat menjadi Menteri, Arcandra harus berstatus WNI.

[sumber : https://www.merdeka.com/politik/ ].             

Masalah terbaru adalah munculnya dugaan MAKAR yang dilakukan oleh tokoh politik dan akademis Indonesia.

Menurut KBBI V versi daring, makar memiliki arti: 1. akal busuk; tipu muslihat; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; 3. perbuatan (usaha).

Menjatuhkan pemerintah yang sah. Dari tiga pengertian berdasarkan KBBI, kita bisa membuat kesimpulan kalau makar adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan yang dilakukan baik dengan akal busuk atau dengan melakukan penyerangan.
[Sumber : http://www.boombastis.com/contoh-kasus-makar/83013 ].

Jadi di dalam semua kasus yang terjadi di Indonesia ini, adalah imbas dari kepentingan pribadi salah seorang untuk dapat mengambil alih kursi kepemimpinan yang ada saat ini, dengan me-nyangkutpaut-kan dengan persoalan-persoalan kepercayaan maupun ideologi dari keseluruhan. Sehingga timbul kasus yang seharusnya bisa di selesaikan dengan musyawarah, namun menjadi kasus besar Negara. Padahal banyak kasus HAM, kesejahteraan rakyat yang masih simpangsiur. Dan masih di pandang sebelah mata akibat tersingkirkan dengan kasus yang beredar saat ini.

Maka dari itu , jika berbicara tentang Politik yang ideal untuk Bangsa Indonesia, masih banyak yang harus dibenahi. Dengan menyingkirkan sikap egois dari setiap diri elit politik itu sendiri, karena partai politik, pemerintah, adalah penyedia segala sarana dan prasarana sebagai wakil rakyat, mengedepankan kepentingan umum agar Negara bisa maju, dan mandiri. Poltik yang ideal dari sisi partai-partai politiknya seharusnya, partai politik di Indonesia dapat bersaing dengan tidak saling menjatuhkan, memiliki visi dan misi yang membangun tanah air tercinta ini. Tidak jarang partai politik di Indonesia hanya mengobral janji manis mensejahterakan rakyat , namun pada nyatanya setelah maju sebagai pemimpin rakyat, visi misi tersebut hanya kebohongan belaka, hanya janji-janji palsu yang terumbar untuk menaikkan ratting agar terpandang mulia saat pilkada.

Banyak kasus politik di Negeri ini yang terjadi akibat pemimpin politik mementingkan kebutuhan pribadi. Saat ini politik tidak lagi di rancang untk melahirkan kebaikan bersama, tetapi menjadi batu loncatan untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok.

Meningkatnya intensitas korupsi sejumlah elit politik dan absennya mereka berada di tengah rakyat pada musim reses, menunjukkan politik mudah dibelokkan untuk memenuhi naluri pragmatism elit sekaligus menelantarkan kepentingan rakyat.

Jika dengan sistem demokrasi sebagai sistem politik Indonesia saat ini, maka sistem demokratis itu idealnya membuat kehidupan ekonomi mengalami kemajuan atau perkembangan positif. Transparasi semua alur keuangan agar rakyat terbebas dari pungli-pungli pegawai Negeri.

Created by: Nur Aini Efendi (35415164)-2ID12 TEKNIK INDUSTRI